Kondisi Perekonomian Indonesia Pra Kemerdekaan

            Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.  Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini.  

1.      Masa Kependudukan Belanda.

            Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC ( Vereenigde Oost-Indische Compagnie ) sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).  Untuk mempermudah langkahnya diHindia Belanda ( Indonesia dulu ). Voc diberikan hak-hak istimewa, antara lain:

-        Hak mencetak uang.

-        Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai.

-        Hak menyatakan perang dan damai.

-        Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri.

-        Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.

            Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda.  Namun, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.  Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.  Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu.  VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi.  Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie ( kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten ( pajak hasil bumi ) dirancang untuk mendukung monopoli itu.  Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie ( pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan ). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.  Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda.  Tetapi, pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda.  Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC.

            Selain VOC, pemerintah Belanda juga memberlakukan sistem Cultuurstelstel ( sistem tanam paksa ) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch.  Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia.  Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll.  Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi ( monopoli ekspor ).  Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
 Sistem ini digunakan dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi.  Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.  Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan.  Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka.  Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

            Selain VOC dan cultuurstelstel pemerintah Belanda juga memberlakukan sitem ekonomi pintu terbuka yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.  Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh.  Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

2.      Masa Kependudukan Inggris ( 1811-1816 ).

            Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent ( pajak tanah ).  Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda.  Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.  Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.  Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang hanya seumur jagung di Hindia Belanda.   Hal ini disebabkan oleh:

-        Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

-        Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

-        Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

3.      Masa Kependudukan Jepang ( 1942-1945 ).

            Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik.  Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.  Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.  Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon.  Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.