Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

      I.            Kemiskinan

            Kemiskinan adalah keadaan dimana pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya. Tingkat pendapatan itulah yng menentukan keadaan seseorang itu miskin atau tidak miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus segera ditangani dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan juga menaikan martabat dan taraf  hidup masyarakat.

Secara garis besar penyebab kemiskinan dapat diungkapkan antara lain :

1.   Kemiskinan alami (natural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kemiskinan ini hanya dapat di atasi dengan bantuan dari luar daerah.
2.  Kemiskinan budaya (kultural) adalah kemiskinan yang disebabkan kondisi sosial, budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Contoh di Nias karena banyaknya pesta adat sehingga terjadi utang adat dan akhirnya mereka menjadi miskin. Kemiskinan ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diatasi.
3.  Kemiskinan struktur (structural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintahan, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin. Contoh, penduduk di luar Jawa banyak miskin karena hasil minyak lebih banyak digunakan di Jawa.

Macam-macam kemiskinan:

1.  Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang diidentifikasi dari jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu.
2. Kemiskinan Relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.

 Penanggulangan kemiskinan:

1. Pemberian Subsidi. Pemberian subsidi kepada sekolah seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) memang banyak membantu untuk seluruh masyarakat baik masyarakat yang kurang mampu maupun yang pas-pasan hidupnya. Apalagi biasanya setiap sekolah negri dibebaskan oleh biaya (gratis), walaupun pada prakteknya masih ada sesekali pungutan. Tapi saya orang yang pernah merasakan dana bos, waktu saya Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama cukup terbantu akan adanya dana BOS ini.
2.  Pemberian Pelatihan Pendidikan (Keterampilan). Diharapkan dengan pemberian pelatihan ini masyarakat yang menganggur dapat mengembangkan keterampilannya untuk membuka usahanya sendiri, dengan usaha ini tentu saja masyarakat itu bisa menaikkan taraf hidupnya dengan kemampuan yang ia miliki sendiri.
3.  Pemberian Fasilitas Secara Gratis. Pemberian fasilitas seperti berobat gratis banyak membantu kehidupan masyarakat miskin yang ada. Walaupun fasilitas ini terkesan memanjakan, tetapi apa salahnya melakukan hal yang dapat membantu sesama. Lagipula, pemberian fasilitas kesehatan seperti ini dapat menyehatkan tubuh mereka, dan tubuh sehat yang mereka miliki itu, harusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan taraf hidup nya.

   II.            Ketimpangan Pendapatan

            Ketimpangan pendapatan adalah gambaran dari sebuah pendistribusian pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun tertentu. Seperti yang terjadi di negara kita pada jaman orde baru dimana Jakarta, sebagai sentra ekonomi, dalam realitasnya ternyata menggenggam lebih dari 70% uang beredar di Indonesia. Bahkan kurang lebih 80% investasi di Indonesia, baik investasi domestik maupun asing, berlokasi di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Jika 10% saja sisa dari investasi tersebut disebar ke daerah Jawa Tengah, Jawa barat, dan Jawa Timur, berarti seluruh wilayah Indonesia di luar Jawa hanya memegang 10% nilai investasi, padahal wilayah ini menguasai 85% luas seluruh daerah Indonesia. Sehingga tidaklah mengherankan apabila distribusi persentase PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 1999 di Indonesia sangat timpang, di mana daerah-daerah di Jawa kurang lebih menikmati PDRB antara 11-18%, sementara provinsi seperti Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Bengkulu mendapatkan porsi PDRB kurang dari satu persen (BPS, 2000). Dengan fakta ini bisa dibayangkan betapa lebarnya ketimpangan kegiatan ekonomi, sekaligus menjelaskan ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu:

1. Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi (tak ada miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
2. Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi (tak ada miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. (ini yang paling baik).
3.  Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
4. Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
5.  Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
6. Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
7. Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

            Untuk mengatasi masalah ini tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi untuk masyarakat miskin maupun peningkatan pendidikan (keterampilan) tenaga kerja di Indonesia. Sesungguhnya, persoalan yang terjadi adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya, kebijakan yang diambil tidak hanya menyokong satu sektor saja melainkan pemerataan di seluruh sektor (pertanian, industri, pemabangunan) dan kebijakan itu tidak terpusat di wilayah tertentu saja melainkan kesemua wilayah yang ada sehingga ketimpangan pendapatan bisa dikurangi. Dari perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya. Di samping itu upaya minimalisasi ketimpangan pendapatan juga harus menyentuh aspek distribusi faktor produksi.